Langkah Pemerintah Susun Pedoman Interpretasi UU ITE Dipertanyakan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Feri Amsari

"Mana ada (pedoman interpretasi) dalam ilmu perundang-undangan. Apakah pemerintah tidak membaca UU?" kata pakar hukum tata negara Feri Amsari.

Nasional

18/02/2021, 12:21 WIB

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jokowi menjelaskan bahwa darurat sipil merupakan sekadar opsi dari berbagai skenario yang disiapkan pemerintah.

Nasional

01/04/2020, 10:03 WIB

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pasal 22 UU 1945 disebutkan bahwa Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan memaksa.

Nasional

29/03/2020, 20:39 WIB

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi Jadi Nasional dan Lokal

Dari enam opsi model pemilu serentak yang disarankan MK, opsi yang paling mungkin diaplikasikan adalah membagi pemilu menjadi dua, nasional dan lokal.

Nasional

28/02/2020, 19:37 WIB

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

MK baru saja membuat putusan yang menegaskan bahwa pemilu serentak harus menggabungkan antara pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR dan DPD.

Nasional

28/02/2020, 19:29 WIB

All News

‹ First

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Feri Amsari

All News

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Pusako: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Langgar Tiga Prinsip Ketatanegaraan

Pusako: Persoalan Keluarga Diatur dalam UU adalah Kesalahan Terbesar

RUU Cipta Kerja Dinilai Kembalikan Konsep Orde Baru yang Sentralistik

Firli Bahuri Dinilai Lebih Mempertanyakan Rangkap Jabatan Jubir KPK Ketimbang Dirinya

Jabatan Inspektorat Jenderal di Draf Perpres KPK Dipertanyakan

Perpres Dinilai Bertentangan dengan UU KPK

Pakar Hukum: Tak Elok Ketua KPK Berada di Bawah Kendali Kapolri

Polemik Rangkap Jabatan Pimpinan KPK, Begini Aturannya

Pengamat: Problem Bukan di Dewas KPK, tapi UU KPK Hasil Revisi

Beri Grasi ke Terpidana Korupsi, Jokowi Dinilai Kompromi dengan Politik Korup

"Siapa Bilang Pilkada Tidak Langsung Lebih Murah?"

Dipilih Langsung Presiden, Dewan Pengawas KPK Diprediksi Diisi Orang Jokowi

Alasan Jokowi Tak Keluarkan Perppu Dinilai Tak Tepat

Sempat Pertimbangkan Perppu KPK, Jokowi Dinilai Hanya Ingin Redam Kemarahan Publik

Aturan Usia Pimpinan KPK Disebut "Typo", padahal Ada Usulannya dalam DIM