Tindakan mereka adalah murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat, dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan UU.

Sembilan organisasi masyarakat sipil mengungkapkan bahwa akan melawan kriminalisasi atas aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar oleh Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk cabut laporan kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.

Untuk menetapkan status darurat sipil di Papua harus melewati sejumlah prosedur.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut, aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti sebagai pendekar hukum yang membela kebenaran.