Fadli Zon mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi meminta tambahan waktu untuk penyelesaian sengketa pilkada.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, parpol tidak perlu khawatir tak populer untuk merevisi UU KPK. Alasannya, pemilu masih lama.

Fadli mengatakan, KPK dalam menjalankan tugas menyidik kasus korupsi pastilah bisa melakukan kesalahan. Sebab, KPK dipimpin oleh manusia biasa yang bisa salah dalam menetapkan tersangka.

Fadli mengatakan, selama ini KPK adalah lembaga yang mempunyai kewenangan besar, namun tanpa adanya kontrol.

Fadli menjelaskan, saat ini usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya masih dalam tahap pembahasan awal. Setelah dibahas lebih lanjut, dia meyakini nantinya seluruh fraksi bisa mengerti mengenai pentingnya dana aspirasi ini