Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
2 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Penerapan Jalan Berbayar
2 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Penerapan Jalan Berbayar
Sarana dan prasarana ERP berkaitan dengan tangung jawab uang hasil pungutan serta aspek penegakan hukum.
News
[POPULER JABODETABEK] Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Macet | Nahasnya Jalur Sepeda Warisan Anies | Curhat
[POPULER JABODETABEK] Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Macet | Nahasnya Jalur Sepeda Warisan Anies | Curhat "Driver" Ojol
Berita populer Jabodetabek diramaikan oleh pilihan Heru untuk menerapkan ERP, nasib jalur sepeda warisan Anies, hingga curhat driver ojol.
Megapolitan
Potensi Pendapatan Fantastis dari Layanan ERP hingga Rp 60 Miliar Per Hari, ke Mana Larinya?
Potensi Pendapatan Fantastis dari Layanan ERP hingga Rp 60 Miliar Per Hari, ke Mana Larinya?
Untuk diketahui, berdasarkan usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, tarif layanan ERP dipatok antara Rp 5.000-Rp 19.000 per kendaraan.
Megapolitan
Pengendara Motor Dipastikan Akan Dikenai Tarif Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta
Pengendara Motor Dipastikan Akan Dikenai Tarif Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta
Kepastian soal pengemudi motor dikenai tarif ERP telah dicantumkan dalam rencana peraturan daerah tentang jalan berbayar.
Megapolitan
Komisi B DPRD DKI: Sosialisasi ERP Masih Sangat Jauh, apalagi Penerapannya
Komisi B DPRD DKI: Sosialisasi ERP Masih Sangat Jauh, apalagi Penerapannya
Ismail berujar, sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Megapolitan

All News

Pemprov DKI Disarankan Buat BUMD Khusus Kelola Pemasukan Layanan ERP

Pemprov DKI Disarankan Buat BUMD Khusus Kelola Pemasukan Layanan ERP

Megapolitan
Cuan ERP Bisa Capai Rp 60 M per Hari, Uangnya Diusulkan untuk Perbaikan Transportasi Umum

Cuan ERP Bisa Capai Rp 60 M per Hari, Uangnya Diusulkan untuk Perbaikan Transportasi Umum

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Jalan Berbayar Jadi Cara Holistik untuk Memecah Kemacetan

Dishub DKI Sebut Jalan Berbayar Jadi Cara Holistik untuk Memecah Kemacetan

Megapolitan
Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum Diterapkan

Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum Diterapkan

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per Hari

Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per Hari

Megapolitan
Komisi B DRPD DKI: ERP Jangan Sampai Timbulkan Beban Baru, Optimalkan Gage

Komisi B DRPD DKI: ERP Jangan Sampai Timbulkan Beban Baru, Optimalkan Gage

Megapolitan
Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Kemacetan Dibanding Dorong Warga Ibu Kota Naik Transportasi Publik...

Saat Heru Lebih Memilih ERP untuk Atasi Kemacetan Dibanding Dorong Warga Ibu Kota Naik Transportasi Publik...

Megapolitan
Pemprov DKI Benahi Angkutan Umum Sebelum Terapkan ERP

Pemprov DKI Benahi Angkutan Umum Sebelum Terapkan ERP

News
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP Diterapkan

Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP Diterapkan

Megapolitan
Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam Pergub

Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam Pergub

Megapolitan
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

Megapolitan
Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang Hari

Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang Hari

Megapolitan

"Pemasukan dari Jalan Berbayar di Jakarta Hal Krusial, Jangan Sampai Dikorupsi!"

Megapolitan
Dishub Wacanakan Tarif ERP Rp 5.000-Rp 19.000, Fraksi PKS: Terlalu Cepat! Harus Ada Kajian Ilmiah Dulu

Dishub Wacanakan Tarif ERP Rp 5.000-Rp 19.000, Fraksi PKS: Terlalu Cepat! Harus Ada Kajian Ilmiah Dulu

Megapolitan
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum Dulu

Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum Dulu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads