Kereta api baru yang belum memiliki nama tersebut diplot untuk jurusan Surabaya-Jakarta pulang pergi dan mempunyai penambahan fasilitas dibandingkan kereta eksekutif lainnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, persoalan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto bisa saja mengganggu hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
"Ini yang jadi masalah, tidak bisa bedakan tugas pokok legislatif dan eksekutif. Negosiasi itu wilayah eksekutif, kecuali dia (Novanto) melakukan pengawasan," ujar Saldi.