Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sri Mulyani Minta Jiwasraya dan Asabri Periksa Laporan Keuangan 2020, Kenapa?
Sri Mulyani Minta Jiwasraya dan Asabri Periksa Laporan Keuangan 2020, Kenapa?
Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyertaan modal negara (PMN) di kedua BUMN asuransi tersebut.
Whats New
Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Perintahkan Warga Segera Pergi
Ratusan Sekuriti Geruduk Kampung Susun Bayam, Perintahkan Warga Segera Pergi
Penggerudukan berlangsung saat warga sedang bersantai di unit masing-masing. Mereka disebut langsung berhamburan keluar.
Megapolitan
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G
Eks Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi telah mengembalikan uang 2.640.000 Dollar AS yang diterimanya dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo.
Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih
Mantan istri Kosasih itu dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta terkait dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen.
Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta
Eks anggota BPK Achsanul Qosasi dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi dalam proyek infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G.
Nasional

All News

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
03:37
Hotman Paris

Hotman Paris "Sentil" Isu DPO Pembunuhan Vina Anak Eks Bupati

video
03:41
[FULL] Eks Mentan SYL Bantah Minta Dikirimkan Durian Senilai Rp 20-40 Juta

[FULL] Eks Mentan SYL Bantah Minta Dikirimkan Durian Senilai Rp 20-40 Juta

video
02:45
Momen Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Tak Banyak Bicara Usai Diklarifikasi KPK

Momen Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Tak Banyak Bicara Usai Diklarifikasi KPK

video
Pilkada Lumajang, Indah Amperawati Daftar Bacabup ke Partai Demokrat

Pilkada Lumajang, Indah Amperawati Daftar Bacabup ke Partai Demokrat

Surabaya
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
NOAH Putuskan Vakum, Lukman Bikin Band Baru Bersama Reza

NOAH Putuskan Vakum, Lukman Bikin Band Baru Bersama Reza

Musik
01:43
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Datangi KPK, Klarifikasi LHKPN yang Diduga Janggal

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Datangi KPK, Klarifikasi LHKPN yang Diduga Janggal

video
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
PSSI Tunjuk Eks Bupati Tangerang sebagai Manajer Timnas U17 dan U20 Indonesia

PSSI Tunjuk Eks Bupati Tangerang sebagai Manajer Timnas U17 dan U20 Indonesia

Timnas Indonesia
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Naik Angkot, Eks Sekda Kota Magelang Kembalikan Formulir Pilkada 2024 di PDI-P

Naik Angkot, Eks Sekda Kota Magelang Kembalikan Formulir Pilkada 2024 di PDI-P

Regional
02:13
Pekan Depan, KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi Harta

Pekan Depan, KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi Harta

video
Dugaan Manipulasi RUPS Bank Sumsel Babel, Eks Walkot Palembang Diperiksa

Dugaan Manipulasi RUPS Bank Sumsel Babel, Eks Walkot Palembang Diperiksa

Regional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads