Polri mencatat, 125 narapidana penerima asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah Covid-19 kembali melakukan tindak pidana.

KPU secara resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019.

KPU menegaskan peraturan KPU yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg sudah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham. Namun sejumlah anggota DPR menilai PKPU itu telah menabrak undang-undang yang ada. Mereka pun berencana mengajukan ha

"Dari sisi aspek formal UU memang tidak ada larangan itu. Tetapi kalau dari sisi aspek sosiologis politik menurut saya itu harus dihormati."

"Jangankan korupsi saja tapi siapapun yang udah lakukan pidana sebaiknya tidak menjadi mewakili masyarakat,” kata dia.