Jika tekanan tersebut tak ada, kata Dadang, maka ada pemutarbalikan fakta yang dilakukan salah seorang penyidik KPK.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyalahkan tahapan pemutakhiran data pemilih hingga menjadi daftar pemilih tetap (DPT) terkait molornya pencetakan e-KTP. Pusing memikirkan DPT, Gamawan tak perhatikan e-KTP.

Pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ternyata tidak dapat dilakukan tepat waktu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memperpanjang masa kontraknya dengan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) soal pencetakan e-KTP.

Sejak lima hari lalu, perangkat perekam kartu tanda penduduk elektronik atau e -KTP di Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati, Kota Bengkulu rusak.

KPK akan memvalidasi 'kicauan' Muhammad Nazaruddin mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).