KPK mengungkap peran empat tersangka baru kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Rudi Sabarudin mengatakan belum menerima kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Warga yang bermukim di Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, mengeluh lantaran kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah diproses tahun 2012 lalu hingga sekarang belum diterbitkan karena mesin rusak.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyalahkan tahapan pemutakhiran data pemilih hingga menjadi daftar pemilih tetap (DPT) terkait molornya pencetakan e-KTP. Pusing memikirkan DPT, Gamawan tak perhatikan e-KTP.

Pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ternyata tidak dapat dilakukan tepat waktu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memperpanjang masa kontraknya dengan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) soal pencetakan e-KTP.