#E-faktur

Kompas Advertorial
Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal Pajak

Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana
Rilis
DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-Faktur

DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-Faktur

Kewajiban tersebut seharusnya berlaku mulai 1 April 2018
Makro
Terindikasi Terbitkan Faktur Ilegal, 1.049 Wajib Pajak Terkena Suspend

Terindikasi Terbitkan Faktur Ilegal, 1.049 Wajib Pajak Terkena Suspend

Penentuan indikasi penerbitan faktur pajak ilegal dilihat dari keabsahan identitas WP termasuk pengurus atau penanggung jawab WP.
Work Smart
DJP: Pedagang Eceran Tidak Perlu Buat E-Faktur Pajak

DJP: Pedagang Eceran Tidak Perlu Buat E-Faktur Pajak

E-faktur hanya dikenakan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang pembeli barangnya bukan customer akhir seperti yang dilakukan pedagang eceran.
Whats New
Banyak Pembeli Partai Besar Tak Mau Kena Pajak, e-Faktur Diterapkan

Banyak Pembeli Partai Besar Tak Mau Kena Pajak, e-Faktur Diterapkan

Karena selama ini banyak pembeli kategori orang pribadi yang membeli bahan baku untuk usaha namun mengaku tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

All News

Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.