#Draf

Megapolitan
Buka Draf APBD, Hindari Titipan

Buka Draf APBD, Hindari Titipan

Indonesia Corruption Watch meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta membuka draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Megapolitan
Ikut Ajukan Draf RAPBD, DPRD Dianggap Langgar Peraturan

Ikut Ajukan Draf RAPBD, DPRD Dianggap Langgar Peraturan

Langkah DPRD DKI yang ikut mengirimkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Megapolitan
Anggaran Rp 4,6 M di Draf RAPBD versi DPRD yang Tak Jelas Peruntukannya

Anggaran Rp 4,6 M di Draf RAPBD versi DPRD yang Tak Jelas Peruntukannya

Di dalam draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI tahun 2015 versi DPRD DKI, terdapat usulan alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan perhubungan. Jumlah anggaran yang diusulkan mencapai Rp 4,6 miliar. Meski demikian, tak dijel
Megapolitan
DPRD DKI Pertanyakan Pemberian Modal BUMD di Draf RAPBD Pemprov

DPRD DKI Pertanyakan Pemberian Modal BUMD di Draf RAPBD Pemprov

DPRD DKI menemukan ada delapan badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendapatkan suntikan pinjaman modal pemerintah (PMP) pada dokumen RAPBD versi Pemprov DKI.
Nasional
Fahri Hamzah: Draf Sudah Rampung, Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan

Fahri Hamzah: Draf Sudah Rampung, Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan

Menurut dia, revisi undang-undang yang belum pernah digunakan itu tak akan memakan waktu lama, sehingga dia menjamin pelaksanaan pilkada serentak tak akan terganggu.

All News

Close Ads X