"Dalam interpelasi ini kami bukan hentikan program, tapi kami dorong agar pemerintah benar-benar transparan, adil memberikan kartu KDS," kata Babai.

Ervan diduga terlibat dalam peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau ET, anggota DPRD Kota Depok, untuk segera menyerahkan diri.

Polisi sebelumnya memeriksa rumah anggota DPRD tersebut dan menemukan sabu dan alat hisap.

Pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok atas pembuatan dan pengurusan KTP serta administrasi kependudukan lain sebesar Rp 100.000 dinilai terjadi karena andil Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.