Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berlawanan dengan Putusan MK, Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Verifikasi Faktual
Berlawanan dengan Putusan MK, Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Verifikasi Faktual
Pemerintah dan DPR menilai putusan MK hanya meminta semua parpol wajib melalui tahap verifikasi, bukan verifikasi faktual.
Nasional
02:37
Anggota DPR Fraksi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan di PKPU
Anggota DPR Fraksi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan di PKPU

Anggota Komisi II Fraksi PDI-P Hugua mengusulkan untuk melegalkan praktik...

video
03:01
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pemerintah dan DPR menuai...

video
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final
Anggota Panja Revisi UU Penyiaran DPR RI tegaskan tak ada niat membungkam kebebasan pers lewat RUU Penyiaran. Perubahan disebut masih bisa terjadi
Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada
Ketua KPU Hasyim Asyari mengubah pernyataan. Sebelumnya dia bilang caleg terpilih tak usah mundur jika maju Pilkada. Kini dia tegaskan harus mundur.
Nasional

All News

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
01:35
Lambaian Tangan Sekjen DPR RI Saat Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa soal Korupsi Rumah Jabatan

Lambaian Tangan Sekjen DPR RI Saat Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa soal Korupsi Rumah Jabatan

video
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
03:00
Mahfud Tak Masalah Saat RUU MK Dibawa ke Paripurna, tapi Ingatkan Hal Ini

Mahfud Tak Masalah Saat RUU MK Dibawa ke Paripurna, tapi Ingatkan Hal Ini

video
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
02:26
Revisi UU Kementerian di Tengah Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri, Baleg DPR: Kebetulan

Revisi UU Kementerian di Tengah Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri, Baleg DPR: Kebetulan

video
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads