Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi
Ajak Masyarakat Papua Awasi Dana Otsus, Anggota DPR: Jangan Sampai Ada Raja-raja Kecil di Provinsi
Anggota Komisi I DPR RI mengajak masyarakat Papua berperan aktif mengawasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus).
Nasional
Komisi XI DPR Sepakat Destry Damayanti Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode Dua
Komisi XI DPR Sepakat Destry Damayanti Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode Dua
Komisi XI DPR RI telah menyetujui Destry menduduki jabatan Deputi Gubernur Senior BI untuk periode kedua.
Whats New
03:12
Rapat di DPR, Menko Polhukam Usulkan Coast Guard Indonesia di Bawah Presiden Langsung
Rapat di DPR, Menko Polhukam Usulkan Coast Guard Indonesia di Bawah Presiden Langsung
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi...
video
Jadi Calon Tunggal Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti
Jadi Calon Tunggal Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti "Fit and Proper Test" di DPR
Destry Damayanti menjadi calon tunggal Deputi gubernir senior BI yang diusulkan Presiden Jokowi untuk periode 2024-2029.
Whats New
Banyak Pengendara Gunakan Pelat Dinas Palsu, Sosiolog: Menunjukkan Adanya Arogansi dan Kecemburuan Sosial
Banyak Pengendara Gunakan Pelat Dinas Palsu, Sosiolog: Menunjukkan Adanya Arogansi dan Kecemburuan Sosial
Sosiolog menyebutkan, seseorang yang menggunakan pelat dinas palsu pada kendaraannya menunjukkan bahwa ada sikap arogansi pada diri orang tersebut.
Megapolitan

All News

Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Megapolitan
06:17
RUU Polri Dinilai Dapat Menghambat Kebebasan Berekspresi

RUU Polri Dinilai Dapat Menghambat Kebebasan Berekspresi

video
Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
5 Fakta Kasus Mobil Mewah Pakai Pelat Dinas Palsu DPR, Seret Pengacara Berinisial HI

5 Fakta Kasus Mobil Mewah Pakai Pelat Dinas Palsu DPR, Seret Pengacara Berinisial HI

Tren
01:48
Respons Golkar soal DPR Curiga Biaya Pendidikan Naik untuk Danai Makan Siang Gratis

Respons Golkar soal DPR Curiga Biaya Pendidikan Naik untuk Danai Makan Siang Gratis

video
02:12
Polisi Tangkap 6 Orang Terkait Kasus Pelat Palsu DPR, 8 Mobil Ikut Disita

Polisi Tangkap 6 Orang Terkait Kasus Pelat Palsu DPR, 8 Mobil Ikut Disita

video
02:36
Minta Polri Ungkap Motif Penguntitan oleh Densus 88, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Ungkap Motif Penguntitan oleh Densus 88, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

video
Alasan Kenapa Pelat Nomor Dinas Anggota DPR Sering Dipalsukan

Alasan Kenapa Pelat Nomor Dinas Anggota DPR Sering Dipalsukan

Feature
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Bisa Kena Pidana Penjara 6 Tahun

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Bisa Kena Pidana Penjara 6 Tahun

News
Kunjungan ke China, Puan Diskusikan Isu Gender bersama Parlemen Chengdu

Kunjungan ke China, Puan Diskusikan Isu Gender bersama Parlemen Chengdu

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
6 Orang Ditangkap Terkait Kasus Pelat Palsu DPR, Polisi Ungkap Peran Masing-masing

6 Orang Ditangkap Terkait Kasus Pelat Palsu DPR, Polisi Ungkap Peran Masing-masing

Megapolitan
8 Mobil Mewah Disita Polisi Terkait Kasus Pelat Palsu DPR, Ada Tesla, Lexus, dan Mercy

8 Mobil Mewah Disita Polisi Terkait Kasus Pelat Palsu DPR, Ada Tesla, Lexus, dan Mercy

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Orang Terkait Penggunaan Pelat Palsu DPR, Salah Satunya Pengacara

Polisi Tangkap 6 Orang Terkait Penggunaan Pelat Palsu DPR, Salah Satunya Pengacara

Megapolitan
02:18
Polisi Tangkap Pengacara Berpelat Palsu DPR

Polisi Tangkap Pengacara Berpelat Palsu DPR

video
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads