Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
Respons Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Anggota Komisi II Rifqi: Kita Harus Revisi UU
Menurutnya memajukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi September 2024, bisa berimplikasi mengubah norma Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK
DPR dianggap tidak menaati prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam UU 12/2011 dalam revisi UU MK.
Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024
Jika sudah memutuskan maju menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah maka caleg terpilih itu tidak bisa dilantik lagi sebagai anggota Dewan.
Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas
Komisi IX DPR telah menjadwalkan rapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait penghapusan kelas dan sistem KRIS.
Nasional
01:29
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Usul Legalkan Money Politics, Maksimum Rp 5 Juta
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Usul Legalkan Money Politics, Maksimum Rp 5 Juta

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Hugua mengusulkan kepada KPU untuk...

video

All News

Politisi PDI-P Usul

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
02:17
Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

Siasat DPR Kecoh Publik, Rapat Diam-diam Revisi UU MK

video
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU tentang Pilkada

Nasional
02:09
Anggota DPR Fraksi Nasdem Singgung Diksi Bersedia dan Harus Mundur terkait Pencalonan Pilkada

Anggota DPR Fraksi Nasdem Singgung Diksi Bersedia dan Harus Mundur terkait Pencalonan Pilkada

video
DPR Dianggap Hendak

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
02:15
Selesai Diperiksa KPK, Sekjen DPR: Saya Enggak Boleh Ngomong Pokok Perkara

Selesai Diperiksa KPK, Sekjen DPR: Saya Enggak Boleh Ngomong Pokok Perkara

video
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
02:37
Anggota DPR Fraksi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan di PKPU

Anggota DPR Fraksi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan di PKPU

video
03:01
Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Kontroversi Revisi UU Mahkamah Konstitusi

video
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads