Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Revisi UU MD3 Sempat Muncul di Situs DPR Jadi RUU Prolegnas, tapi Hilang Malam Harinya
Revisi UU MD3 Sempat Muncul di Situs DPR Jadi RUU Prolegnas, tapi Hilang Malam Harinya
Revisi UU MD3 ada dalam urutan nomor 15. Namun kini jika dilihat, nomor urut 15 diisi oleh RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
Nasional
Revisi UU MD3 Masuk Daftar Prolegnas di Tengah Isu Perebutan Kursi Ketua DPR
Revisi UU MD3 Masuk Daftar Prolegnas di Tengah Isu Perebutan Kursi Ketua DPR
"Itu kan (RUU MD3) Prolegnas jangka menengah. Bukan Prolegnas Prioritas," kata Awiek.
Nasional
Ingin Seperti Malaysia, DPR Minta Diskon Tarif Tol 50 Persen, PUPR: Memungkinkan, tapi...
Ingin Seperti Malaysia, DPR Minta Diskon Tarif Tol 50 Persen, PUPR: Memungkinkan, tapi...
Berkaca dari Malaysia yang diskon tarif tol hingga 100 persen, DPR menilai seharusnya diskon tarif tol 50 persen juga bisa diterapkan di Indonesia.
Whats New
02:35
Jawaban Bahlil saat Dicecar Anggota DPR soal Korupsi Timah Harvey Moeis
Jawaban Bahlil saat Dicecar Anggota DPR soal Korupsi Timah Harvey Moeis

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian...

video
CEK FAKTA: Bisakah DPR Tetap di Jakarta Tanpa Perlu Pindah ke IKN?
CEK FAKTA: Bisakah DPR Tetap di Jakarta Tanpa Perlu Pindah ke IKN?
Secara konstitusional, tidak disebut secara eksplisit bahwa DPR harus bertempat di IKN. Permintaan untuk tetap di Jakarta tidak tepat secara hukum.
Hoaks atau Fakta

All News

Besok, Komisi X DPR Panggil Kemendikbud Buntut

Besok, Komisi X DPR Panggil Kemendikbud Buntut "Ferienjob" dan Pramuka Dicabut dari Ekskul Wajib

Nasional
13:42
[FULL] Bahlil Lantangkan Suara di Rapat DPR, Klarifikasi Tudingan Tempo soal Upeti Main Izin Tambang

[FULL] Bahlil Lantangkan Suara di Rapat DPR, Klarifikasi Tudingan Tempo soal Upeti Main Izin Tambang

video
Soal UU MD3, Habiburokhman: Belum Ada Gerakan Konkret untuk Revisi

Soal UU MD3, Habiburokhman: Belum Ada Gerakan Konkret untuk Revisi

Nasional
Meski Presiden Berganti, DPR Minta Basuki Tetap Jadi Menteri PUPR

Meski Presiden Berganti, DPR Minta Basuki Tetap Jadi Menteri PUPR

Berita
Anggota DPR Minta Bahlil Cabut Izin Tambang terkait Harvey Moeis dan Helena Lim

Anggota DPR Minta Bahlil Cabut Izin Tambang terkait Harvey Moeis dan Helena Lim

Whats New
Dicecar Anggota DPR soal Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, Bahlil: Kita Sedang Pelajari

Dicecar Anggota DPR soal Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, Bahlil: Kita Sedang Pelajari

Whats New
02:00
Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

video
02:00
Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Ketua Komisi X DPR: Kebablasan

Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Ketua Komisi X DPR: Kebablasan

video
01:23
Golkar Bantah Tekan PDI-P untuk Rebut Kursi Ketua DPR, Hasto: Alhamdulillah

Golkar Bantah Tekan PDI-P untuk Rebut Kursi Ketua DPR, Hasto: Alhamdulillah

video
Di DPR, Bahlil Sebut Cabut 2.051 Izin Tambang

Di DPR, Bahlil Sebut Cabut 2.051 Izin Tambang

Whats New
KPU Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024

KPU Tak Hadir, Komisi II DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024

Nasional
Di DPR, Bahlil Sebut Selamatkan Investasi Mangkrak Rp 558,7 Triliun

Di DPR, Bahlil Sebut Selamatkan Investasi Mangkrak Rp 558,7 Triliun

Whats New
Golkar Bantah Tekan PDI-P soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Hasto: Alhamdulillah

Golkar Bantah Tekan PDI-P soal Perebutan Kursi Ketua DPR, Hasto: Alhamdulillah

Nasional
Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Megapolitan
Ahli Sebut Perpanjangan Bansos oleh Jokowi Tanpa Persetujuan DPR Masuk Kategori Korupsi

Ahli Sebut Perpanjangan Bansos oleh Jokowi Tanpa Persetujuan DPR Masuk Kategori Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads