Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Verrell Bramasta Akan Belajar Kebijakan Publik di Inggris
Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Verrell Bramasta Akan Belajar Kebijakan Publik di Inggris
Verrell Bramasta berencana mengikuti summer school di Inggris untuk mempersiapkan diri sebelum memulai tugas barunya sebagai anggota DPR RI.
Seleb
Keterwakilan Perempuan Level DPR RI di Bawah Rata-rata Dunia
Keterwakilan Perempuan Level DPR RI di Bawah Rata-rata Dunia
Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih lebih rendah bila dibandingkan rata-rata dunia.
Pemerintah
38:32
GASPOL Hangout x Dyah Roro Esti: Kemunculan Politisi Muda dan Sisi Lain DPR yang Jarang Tersorot
GASPOL Hangout x Dyah Roro Esti: Kemunculan Politisi Muda dan Sisi Lain DPR yang Jarang Tersorot

Dewan Perwakilan Rakyat RI sarat akan intrik para elite politik....

video
Soal Barang TKI Tertahan, Anggota DPR: Wajar Bawaannya Banyak, Mereka Ada yang Bertahun-tahun Tidak Pulang...
Soal Barang TKI Tertahan, Anggota DPR: Wajar Bawaannya Banyak, Mereka Ada yang Bertahun-tahun Tidak Pulang...
Anggota DPR mengatakan, barang bawaan milik PMI atau TKI yang pulang kampung menurutnya wajar jika berjumlah banyak dan melebihi ketentuan.
Whats New
02:32
Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Tantang KPK Usut Kecurangan Bansos Saat Pemilu
Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Tantang KPK Usut Kecurangan Bansos Saat Pemilu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi...

video

All News

PKB Belum Tentukan Siapa Figur yang Bakal Jadi Pimpinan DPR RI

PKB Belum Tentukan Siapa Figur yang Bakal Jadi Pimpinan DPR RI

Nasional
02:18
Revisi UU MD3 Jadi Prioritas, Diutak-atik demi Kursi Ketua DPR?

Revisi UU MD3 Jadi Prioritas, Diutak-atik demi Kursi Ketua DPR?

video
02:32
Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

video
Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Hasto Sebut Puan Akan Jadi Ketua DPR Selanjutnya Sesuai Arahan Megawati

Nasional
Bantah Berebut Kursi Ketua DPR dengan PDI-P, Airlangga: Kami Tidak Mengincar Jabatan

Bantah Berebut Kursi Ketua DPR dengan PDI-P, Airlangga: Kami Tidak Mengincar Jabatan

Nasional
DPR Sudah Reses, Pengamat Nilai Penggunaan Hak Angket Tinggal Kenangan

DPR Sudah Reses, Pengamat Nilai Penggunaan Hak Angket Tinggal Kenangan

Nasional
Setelah Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, PDI-P Ingatkan Potensi Gaduh, Gerindra Belum Bersikap

Setelah Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, PDI-P Ingatkan Potensi Gaduh, Gerindra Belum Bersikap

Nasional
Kini Jual Lapis Legit, Angelina Sondakh Disebut Bisa Hasilkan Omzet Melebihi Gaji Anggota DPR

Kini Jual Lapis Legit, Angelina Sondakh Disebut Bisa Hasilkan Omzet Melebihi Gaji Anggota DPR

Seleb
Komisi I DPR Tanyakan Perkembangan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Komisi I DPR Tanyakan Perkembangan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Nasional
Komisi X DPR RI: Konsep Pramuka Bisa Dibuat Lebih Modern agar Menyenangkan

Komisi X DPR RI: Konsep Pramuka Bisa Dibuat Lebih Modern agar Menyenangkan

Edu
02:00
Hakim ke Airlangga: Bantuan BLT BBM Dirapel 4 Bulan Bisa Dicurigai untuk Momentum Tertentu

Hakim ke Airlangga: Bantuan BLT BBM Dirapel 4 Bulan Bisa Dicurigai untuk Momentum Tertentu

video
02:34
Di Sidang MK, Menko PMK: DPR Setuju Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Rp 496,8 Triliun

Di Sidang MK, Menko PMK: DPR Setuju Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Rp 496,8 Triliun

video
02:00
Di Sidang MK, Muhadjir: Dana Perlinsos 2024 Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

Di Sidang MK, Muhadjir: Dana Perlinsos 2024 Rp 496,8 T Sudah Dapat Persetujuan DPR

video
Sidang MK, Airlangga Sebut Program Perlindungan Sosial Dibahas Transparan dengan DPR

Sidang MK, Airlangga Sebut Program Perlindungan Sosial Dibahas Transparan dengan DPR

Nasional
Di Sidang MK, Menko PMK: DPR Setuju Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Rp 496,8 Triliun

Di Sidang MK, Menko PMK: DPR Setuju Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Rp 496,8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads