Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Omicron Masuk, DPR Ikuti Aturan Satgas soal Dispensasi Karantina Mandiri Kurang dari 10 Hari
Omicron Masuk, DPR Ikuti Aturan Satgas soal Dispensasi Karantina Mandiri Kurang dari 10 Hari
DPR juga tetap mengikuti aturan SE tersebut meski pemerintah saat ini melarang pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri.
Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang
Anggota Timwas Haji DPR RI Ace mengatakan bahwa Kemenag telah menyalahi aturan terkait pengalihan 10.000 kuota tambahan dari 20.000 kuota tambahan.
Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"
Fenomena "Haji Ilegal" ini merupakan dampak dari praktik oknum travel nakal yang menyebabkan banyak warga menjadi korban.
Nasional
Merespons Survei Litbang
Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) minta jajaran DPR makin serius bekerja sebab citra positif DPR membaik berdasarkan survei Litbang Kompas
Nasional
Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi
Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi
Menurut Cak Imin pertemuan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial.
Nasional

All News

Baleg DPR: Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Sebelum Kepres Turun

Baleg DPR: Jakarta Masih Jadi Ibu Kota Sebelum Kepres Turun

Megapolitan
10:25
[FULL] Rieke PDI-P Bikin Rapat DPR Bergemuruh, Sindir Pemerintah Beri Bansos ke Korban Judi Online

[FULL] Rieke PDI-P Bikin Rapat DPR Bergemuruh, Sindir Pemerintah Beri Bansos ke Korban Judi Online

video
Bahas Biaya Kuliah Mahal, DPR: Masuk Kedokteran Biayanya Bisa Beli Alphard

Bahas Biaya Kuliah Mahal, DPR: Masuk Kedokteran Biayanya Bisa Beli Alphard

Edu
04:13
5 Masalah Penyelenggaraan Haji 2024 Menurut Tim Pengawas DPR

5 Masalah Penyelenggaraan Haji 2024 Menurut Tim Pengawas DPR

video
Usul DPR Bentuk Pansus Haji, Timwas Singgung Persoalan Berulang dan Ketidaksiapan Kuota Tambahan

Usul DPR Bentuk Pansus Haji, Timwas Singgung Persoalan Berulang dan Ketidaksiapan Kuota Tambahan

Nasional
Anggota DPR Sebut Beberapa Jemaah Haji Plus Terkatung-katung karena Ditipu Biro Travel

Anggota DPR Sebut Beberapa Jemaah Haji Plus Terkatung-katung karena Ditipu Biro Travel

Nasional
Survei Litbang “Kompas

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
DPR Minta Kementan Benahi Data Penerima Subsidi Pupuk

DPR Minta Kementan Benahi Data Penerima Subsidi Pupuk

Whats New
Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Whats New
Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Whats New
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads