Pasca-pencabutan surat keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta, hingga kini belum ada kepengurusan sah yang diakui negara.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso, persoalan tunggakan tagihan listrik di Kantor DPP Golkar seharusnya tak perlu mencuat ke publik.