Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik anggota majelis daerah. Anggota di daerah itu dipersiapkan untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan pada 9 April 2014.
Menjadi penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu ternyata bukan hal yang mudah diterima. Dalam pembukaan konsolidasi nasional Komisi Pemilihan (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disoraki oleh anggota KPU seluruh Indonesia.
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menilai, pendanaan honor saksi partai politik dan dua mitra panitia pengawas lapangan (PPL) di setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan sangat membebani APBN. Karenanya, dia berpendapat sebaiknya mitra PPL dihapuskan.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie menyetujui pembiayaan honor saksi partai politik (parpol) oleh negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).