Keputusan penundaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani, yaitu 16 April 2020.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu, Selasa (24/6). Ketua Majelis DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan pemberhentian tersebut dilakukan untuk menyelamatkan Badan Pengawas Pemi

DKPP telah menerima sebanyak 1.389 laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Setengah di antaranya terbukti melanggar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendeklarasikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, Selasa (3/6/2014) di Jakarta.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku melaporkan lima komisioner KPU Kota Tual ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) RI terkait adanya pelanggaran hasil Pemilu Legislatif (Pileg) di Kota Tual.