Jumlah aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu setelah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020 akan mengalami lonjakan.

Anggota tim advokat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, merasa optimistis gugatan timnya terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu saat Pemilu Presiden 2014 akan dikabulkan DKPP

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M Gaffar mengatakan, putusan yang dihasilkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara sengketa Pemilu Presiden 2014 tidak akan memengaruhi putusan MK.

Jimly mempercepat pembacaan putusan karena permintaan tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ia pun menuruti permintaan tersebut.

Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, meminta DKPP segera memutus kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.