Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Dki Jakarta

Dinilai Berpeluang Jadi Cagub DKI, Airin: Mohon Doanya
Dinilai Berpeluang Jadi Cagub DKI, Airin: Mohon Doanya
Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany merespons soal peluang dirinya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024.
Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor
Kurang lebih 200-an warga melapor ke Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan lantaran NIK mereka terancam dinonaktifkan.
Megapolitan
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta
"Kita lagi cari nama lain, kan kemarin ada tiga yang kita rekomendasikan kan. Ada Pak Ridwan Kamil, Erwin Aksa, dan Ahmed Zaki Iskandar," ujar Doli.
Nasional
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta
Bank DKI telah menyalurkan dividen sebesar 32 persen atau senilai Rp 326,44 miliar dari laba bersih Bank DKI tahun 2023 sebesar Rp 1,02 triliun.
Whats New
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa
Beberapa nama cagub DKI dari PDI-p antara lain, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Prasetyo Edi Marsudi dan Basuki Hadimuljono
Megapolitan

All News

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Perjalanan Suzuki Carry Jadi Angkot Berawal di Manado

Perjalanan Suzuki Carry Jadi Angkot Berawal di Manado

Niaga
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
02:00
Pertemuan Surya Paloh dan Presiden PKS Sempat Bahas Pencalonan Anies untuk Pilkada Jakarta

Pertemuan Surya Paloh dan Presiden PKS Sempat Bahas Pencalonan Anies untuk Pilkada Jakarta

video
Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Ini Tata Cara Lapor Domisili agar NIK Tidak Dinonaktifkan

Megapolitan
Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Kunjungi Posko Pengaduan Penonaktifan NIK di Petamburan, Warga: Semoga Tidak Molor

Megapolitan
Posko Aduan Penonaktifan NIK di Petamburan Beri Sosialisasi Warga

Posko Aduan Penonaktifan NIK di Petamburan Beri Sosialisasi Warga

Megapolitan
Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Megapolitan
Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Megapolitan
Deretan Nama yang Ramaikan Bursa Pilkada 2024 di Jabodetabek

Deretan Nama yang Ramaikan Bursa Pilkada 2024 di Jabodetabek

Megapolitan
Usai Lebaran, Polisi dan Dishub Kembali Razia Motor Lawan Arah

Usai Lebaran, Polisi dan Dishub Kembali Razia Motor Lawan Arah

News
DKI Jakarta Kembangkan Wisata Bahari Berbasis Konservasi

DKI Jakarta Kembangkan Wisata Bahari Berbasis Konservasi

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads