Hal tersebut guna menampung aduan dan keluhan masyarakat, untuk kemudian ditindaklanjuti.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin berpendapat mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP), bukan berarti mendukung pemakzulan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI diminta segera bertindak pasca-ditemukannya rekening gendut yang dimiliki delapan kepala daerah dan mantan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Jokowi, masih ada bupati dan gubernur yang tidak menindaklanjuti temuan BPK.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kiagus Ahmad Badaruddin memastikan, jika ada penyelewengan anggaran di lingkungan Kemenkeu, sudah pasti instansi negara di bawah komando Chatib Basri itu bakal menindaklanjuti