Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Disahkan

RUU Pertanahan Batal Disahkan
RUU Pertanahan Batal Disahkan
RUU ini batal disahkan pada masa persidangan terakhir DPR Periode 2014-2019.
Berita
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan
Fraksi PSI DPRD DKI menilai aturan pembatasan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki warga di dalam UU DKJ belum cukup untuk mengatasi kemacetan.
Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik
Gilbert menyarankan penerapan pembatasan juga sebaiknya juga untuk kendaraan berbasis listrik yang beroperasi di Jakarta.
Megapolitan
Tak Beda Jauh Nasib Jakarta Setelah Jadi DKJ, Diprediksi Masih Jadi Magnet Para Perantau dan Tetap Macet
Tak Beda Jauh Nasib Jakarta Setelah Jadi DKJ, Diprediksi Masih Jadi Magnet Para Perantau dan Tetap Macet
Perubahan status jadi DKJ tidak berarti membuat Jakarta bisa menahan atau mengurangi urbanisasi ke daerahnya. Jakarta akan tetap padat dan macet.
Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat untuk Selaraskan Aturan Turunan UU DKJ
Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat untuk Selaraskan Aturan Turunan UU DKJ
Pansus Pasca-Perpindahan IKN DPRD DKI, Pantas Nainggolan minta Pemprov DKI koordinasi dengan pusat untuk bahas aturan turunan UU DKJ agar...
Megapolitan

All News

02:00
Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

video
Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Megapolitan
Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Megapolitan
RUU DKJ Resmi Disahkan Jadi UU, Jakarta Sudah Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

RUU DKJ Resmi Disahkan Jadi UU, Jakarta Sudah Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

Tren
Resmi, Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun, Berlaku Mulai Kapan?

Resmi, Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun, Berlaku Mulai Kapan?

Tren
7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

Tren
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
03:13
Tok! RUU Daerah Khusus Jakarta Disahkan Jadi Undang-Undang

Tok! RUU Daerah Khusus Jakarta Disahkan Jadi Undang-Undang

video
02:05
Momen Kades Berpelukan dan Menangis Usai RUU Desa Disahkan DPR

Momen Kades Berpelukan dan Menangis Usai RUU Desa Disahkan DPR

video
Momen Kepala Desa Menangis Berpelukan Saat DPR Sahkan UU Desa

Momen Kepala Desa Menangis Berpelukan Saat DPR Sahkan UU Desa

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU Desa Jadi UU

DPR Sahkan Revisi UU Desa Jadi UU

Nasional
Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Disahkan, KPK Harap Tak Ada Negara Tetangga Jadi Tempat

Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Disahkan, KPK Harap Tak Ada Negara Tetangga Jadi Tempat "Ngumpet" DPO Korupsi

Nasional
RUU Miras Sudah Terlalu Lama Jadi Pembahasan, Fahira Idris Ingin Segera Disahkan

RUU Miras Sudah Terlalu Lama Jadi Pembahasan, Fahira Idris Ingin Segera Disahkan

Nasional
5,3 Juta Suara Komeng Disahkan di KPU RI, “Uhuy” Bergema

5,3 Juta Suara Komeng Disahkan di KPU RI, “Uhuy” Bergema

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads