Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Dirjen Pajak

Alasan DJP Pemadanan NIK dan NPWP Diundur hingga Pertengahan 2024
Alasan DJP Pemadanan NIK dan NPWP Diundur hingga Pertengahan 2024
Dirjen Pajak membeberkan alasan di balik mundurnya batas waktu pemadanan NIK dan NPWP yang awalnya dilakukan sebelum 1 Januari 2024.
Tren
Dirjen Pajak: Pelaku UMKM Beromzet di Bawah Rp500 Juta Tak Kena Pajak Penghasilan
Dirjen Pajak: Pelaku UMKM Beromzet di Bawah Rp500 Juta Tak Kena Pajak Penghasilan
Menurut Suryo, keringanan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian melalui kontribusi UMKM.
Program
02:00
Kuasa Hukum Heran Kasus Rafael Alun soal Gratifikasi dan Pencucian Uang Bisa Naik Sidik
Kuasa Hukum Heran Kasus Rafael Alun soal Gratifikasi dan Pencucian Uang Bisa Naik Sidik

Kuasa hukum Rafael Alun Trisambodo, Junaedi Saibih mempertanyakan mengapa kasus...

video
02:32
Kuasa Hukum Rafael Alun Kesal Jaksa Hadirkan Saksi Tak Sesuai Kapasitasnya
Kuasa Hukum Rafael Alun Kesal Jaksa Hadirkan Saksi Tak Sesuai Kapasitasnya

Kuasa hukum Rafael Alun Trisambodo, Junaedi Saibih keberatan terhadap wajib...

video
02:34
Hasil Eksepsi Rafael Alun: Minta Dibebaskan dari Tahanan dan Dakwaan Dibatalkan
Hasil Eksepsi Rafael Alun: Minta Dibebaskan dari Tahanan dan Dakwaan Dibatalkan

Kuasa hukum mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun...

video

All News

02:04
KPK Ungkap Alasan Indekos Milik Rafael Alun Masih Bisa Dihuni Meski Sudah Disita

KPK Ungkap Alasan Indekos Milik Rafael Alun Masih Bisa Dihuni Meski Sudah Disita

video
Eks Dirut Pabrik Minyak Goreng di Lampung Tuding Dirjen Pajak Bengkulu-Lampung Palsukan Dokumen Pemeriksaan Pajak

Eks Dirut Pabrik Minyak Goreng di Lampung Tuding Dirjen Pajak Bengkulu-Lampung Palsukan Dokumen Pemeriksaan Pajak

Regional
02:15
KPK Temukan Jejak Aset Rafael Alun Baru dan Akan Disita

KPK Temukan Jejak Aset Rafael Alun Baru dan Akan Disita

video
Sistem 'e-Purchasing' Pemerintah Jatim Sudah Terintegrasi dengan Dirjen Pajak

Sistem 'e-Purchasing' Pemerintah Jatim Sudah Terintegrasi dengan Dirjen Pajak

Berita
Suami Meninggal, Bagaimana Kelanjutan Perpajakan Istrinya?

Suami Meninggal, Bagaimana Kelanjutan Perpajakan Istrinya?

Whats New
03:35
Ini Alasan Mahfud MD Libatkan Dirjen Pajak Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Ini Alasan Mahfud MD Libatkan Dirjen Pajak Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

video
03:32
Modus Rafael Alun Awet Terima Gratifikasi sampai 12 Tahun

Modus Rafael Alun Awet Terima Gratifikasi sampai 12 Tahun

video
02:31
Rafael Alun Diduga Terima Gratifikasi Selama 12 Tahun

Rafael Alun Diduga Terima Gratifikasi Selama 12 Tahun

video
02:20
Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK Diundang DPR untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK Diundang DPR untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

video
02:22
Wakil Ketua MPR Akui Pernah Ada Usulan DJP Terpisah dari Kemenkeu tapi Ditolak Sri Mulyani

Wakil Ketua MPR Akui Pernah Ada Usulan DJP Terpisah dari Kemenkeu tapi Ditolak Sri Mulyani

video
14:39
Fadel Muhammad Usul Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu

Fadel Muhammad Usul Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu

video
03:20
Komisi II DPR Ungkap Ironisnya Kemenkeu yang Pernah Tolak Pengajuan Anggaran

Komisi II DPR Ungkap Ironisnya Kemenkeu yang Pernah Tolak Pengajuan Anggaran

video
Meneladani

Meneladani "Mr Clean" Mar'ie Muhammad, Mantan Menkeu dan Dirjen Pajak yang "Lurus" di Era Lumbung Korupsi

Tren
00:58
134 Pegawai Pajak Punya Saham Atas Nama Istri, Begini Respons Kemenkeu

134 Pegawai Pajak Punya Saham Atas Nama Istri, Begini Respons Kemenkeu

video
Buntut Kekayaan Berlimpah Oknum Pegawai Pajak yang Tidak Wajar, Buruh Jateng Minta Menkeu Copot Dirjen Pajak

Buntut Kekayaan Berlimpah Oknum Pegawai Pajak yang Tidak Wajar, Buruh Jateng Minta Menkeu Copot Dirjen Pajak

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.