"Pemerintah Belanda tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan itu," kata Retno.

Den Haag gelar pengadilan untuk mengungkap berbagai kasus sekitar peristiwa 1965. Pemerintah Indonesia tidak mengakui International People’s Tribunal atau pengadilan rakyat ini.

Pemerintah Indonesia tidak tertarik menanggapi rencana digelarnya pengadilan rakyat kasus pelanggaran berat HAM 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia) di Den Haag, Belanda.

Kota Den Haag mendukung upaya pemajuan HAM yang diperjuangkan oleh almarhum Munir dan Suciwati.

Nama mendiang aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib akan diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Den Haag, Belanda, dalam waktu dekat. Peresmian tersebut akan disahkan oleh Wali Kota Den Haag Jozias van Aartsen pada Selasa.