Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, laporan pencemaran nama baik yang dilakukan lembaga Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai ancaman terhadap demokrasi.
DPP PPP hasil Muktamar Surabaya mengusulkan agar negara Indonesia menetapkan tanggal 3 November sebagai Hari Demokrasi Nasional dan diperingati setiap tahun.
DPR lebih sibuk mengejar kekuasaan sehingga kepentingan rakyat terabaikan. Polah mereka membuat demokrasi kehilangan hakikatnya. Demokrasi terkoyak di rumah rakyat.