Korlantas Polri menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Nantinya, apabila sebuah kendaraan menunggak pajak selama dua tahun maka data STNK bakal dihapus.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, dasar hukum penghapusan data STNK bagi setiap pemilik kendaraan yang tidak taat pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 74

Proses penghapusan data STNK jika tak membayar pajak selama dua tahun.

Banyaknya pemilik kendaraan yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), berdasarkan data PT Jasa Raharja, adalah 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan.

Sebanyak 40 juta motor “bodong” terancam disita, DPR RI meminta Polri mempertimbangkan ekonomi masyarakat.