Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR ) Masykurudin Hafidz mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menampilkan daftar pemilih tetap (DPT) per daerah pemilihan (dapil).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah menerima sebagian Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas 3,3 juta data pemilih yang NIK-nya masih bermasalah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).