Menurut Zulkifli, dana saksi yang diambil dari APBN dapat digunakan untuk membiayai satu saksi dari partai politik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, Bawaslu yang pertama kali mengusulkan gagasan pembiayaan saksi parpol oleh negara.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak wacana dana saksi partai politik dibiayai oleh negara. Selain jumlah dana yang begitu besar, sifatnya yang mendadak menjadi alasan menolak dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu.

Bawaslu tidak pernah mengusulkan dan meminta tambahan dana pengawasan untuk biaya saksi partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS). Wacana itu disebut tiba-tiba muncul di Bawaslu.