Meski draf Perpres sudah jadi, rencana dana saksi bisa saja dibatalkan karena polemik yang terjadi di antara partai-partai politik.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku telah menerima draf Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur dana saksi untuk partai politik. Draf itu akan segera dibahas bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri.

Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) melaporkan rencana pembiayaan dana saksi partai politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika direalisasikan, dana saksi untuk parpol rawan diselewengkan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai dana saksi untuk parpol tetap dibutuhkan. Pasalnya, hampir sebagian besar partai politik tidak mampu membiayai saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tergabung dalam Koalisi Calon DPD menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertindak tidak adil karena hanya memperjuangkan honor saksi partai politik (parpol) dibiayai negara.