Menteri Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Marwan Jafar mengatakan, pemerintah daerah yang menahan anggaran dana desa bisa dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap aturan pencairan dana desa dapat lebih disederhanakan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar melakukan terobosan dengan berinisiatif mengirimkan panduan (template) peraturan bupati (perbup) atau peraturan walikota (perwal) terkait pengadaan barang dan jasa di desa.

Pemerintah mempermudah penyaluran dana desa melalui penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) antara tiga kementerian.

Dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, hingga kini baru 174 daerah yang melaporkan realisasi penyaluran dana desa. Selebihnya nihil.