"Ngapain mesti diajukan? Dari mana logikanya? Karena itu hak kami," ujar Taufik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik. Kalla menilai dana bantuan untuk parpol saat ini Rp 108 per suara tidak lagi sesuai sehingga perlu ditingkatkan.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan adanya partai politik peserta Pemilu 2014 yang menerima uang negara untuk membiayai saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan, 50 persen kebutuhan partai politik dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Meski telah menerima dana bantuan parpol, PDI-P tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kampanye.