KPK mendorong transparansi terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak ada lagi kepala daerah yang melakukan suap demi mendapat DAK.

Menurut Kemenkeu, tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang baik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui selama ini kebanyakan pemerintah daerah tak efisien menggunakan anggaran. Dia meminta dalam rezim sekarang penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, termasuk untuk dana alokasi khusus.

Kementerian Perumahan Rakyat akan kembali menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) kepada 30 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. DAK tahun ini berjumlah Rp 234,8 miliar. Daerah mana yang mendapatkannya?

Kondisi infastruktur daerah relatif tetap rendah dibanding target Millenuim Development Goals (MDGs).