Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Daerah Khusus Jakarta

Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi
Suhajar Diantoro menyampaikan, Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera setelah menandatangani UU DKJ.
Berita
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta
Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diberikan kewenangan untuk membatasi jumlah kendaraan yang dimiliki setiap warga.
Megapolitan
Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN
Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN
Selain itu, kabupaten/kota di Kawasan Aglomerasi DKJ juga bisa memperoleh pendanaan dari APBD Jakarta melalui mekanisme hibah.
Berita
Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi
Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi
Kawasan aglomerasi tersebut meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
Berita
Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat untuk Selaraskan Aturan Turunan UU DKJ
Pemprov DKI Diminta Koordinasi dengan Pusat untuk Selaraskan Aturan Turunan UU DKJ
Pansus Pasca-Perpindahan IKN DPRD DKI, Pantas Nainggolan minta Pemprov DKI koordinasi dengan pusat untuk bahas aturan turunan UU DKJ agar...
Megapolitan

All News

02:00
Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

Heru Budi: Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan

video
7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

Tren
00:55
UU DKJ Sah, Jakarta Tak Lagi

UU DKJ Sah, Jakarta Tak Lagi "DKI"

video
03:13
Tok! RUU Daerah Khusus Jakarta Disahkan Jadi Undang-Undang

Tok! RUU Daerah Khusus Jakarta Disahkan Jadi Undang-Undang

video
DPR Sahkan UU DKJ, Payung Hukum Baru bagi Jakarta

DPR Sahkan UU DKJ, Payung Hukum Baru bagi Jakarta

Nasional
00:54
DPR Ogah Pindah IKN, Ini Alasannya

DPR Ogah Pindah IKN, Ini Alasannya

video
02:20
DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Biarkan Kami Saja di Sana

DPR Ogah Pindah ke IKN, Pemerintah: Jangan Biarkan Kami Saja di Sana

video
7 Poin Penting Isi RUU DKJ, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

7 Poin Penting Isi RUU DKJ, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Tren
02:07
Gubernur Jakarta Terpilih Harus Raih 50 Persen Plus 1 Suara untuk Menang

Gubernur Jakarta Terpilih Harus Raih 50 Persen Plus 1 Suara untuk Menang

video
02:38
Usul Parlemen Tetap di Jakarta Tak Ikut Pindah ke IKN, Ini Alasan DPR!

Usul Parlemen Tetap di Jakarta Tak Ikut Pindah ke IKN, Ini Alasan DPR!

video
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Fraksi Golkar Setuju Pemerintah Pusat Kelola GBK, Monas dan Kemayoran

Fraksi Golkar Setuju Pemerintah Pusat Kelola GBK, Monas dan Kemayoran

Nasional
RUU DKJ, DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Boleh Menjabat 2 Periode

RUU DKJ, DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Boleh Menjabat 2 Periode

Nasional
Baleg, Pemerintah, dan DPD Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Suara Terbanyak

Baleg, Pemerintah, dan DPD Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Suara Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads