Pemberian dana Corporate Social Respinsibility (CSR) kepada dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta dinilai sebagai kesalahan. Meski begitu, diharapkan dana tersebut tidak sampai jadi bancakan korupsi.
Banyak program Pemprov DKI didukung perusahaan-perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR). Menurut Gubernur DKI Joko Widodo, hal itu menunjukkan bahwa Pemprov DKI dipercaya.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai tidak etis bila dinas-dinas di Pemprov DKI menggunakan dana tanggung jawab sosial dari perusahaan. Perusahaan tak punya keharusan melakukannya lewat pemda.
Ada tujuh dinas di Pemprov DKI Jakarta yang dialiri dana corporate social responsibility (CSR). Dari ketujuh dinas itu, Dinas PU paling besar menerima dana CSR.