Basuki Tjahaja Purnama tidak menampik adanya kepentingan dari perusahaan-perusahaan swasta yang menitipkan dana corporate social responsibility-nya (CSR) ke Pemrov DKI Jakarta.
Pemberian dana Corporate Social Respinsibility (CSR) kepada dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta dinilai sebagai kesalahan. Meski begitu, diharapkan dana tersebut tidak sampai jadi bancakan korupsi.
Banyak program Pemprov DKI didukung perusahaan-perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR). Menurut Gubernur DKI Joko Widodo, hal itu menunjukkan bahwa Pemprov DKI dipercaya.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai tidak etis bila dinas-dinas di Pemprov DKI menggunakan dana tanggung jawab sosial dari perusahaan. Perusahaan tak punya keharusan melakukannya lewat pemda.