"Tugas kita, civil society (masyarakat sipil) untuk mengawasi proses penegakan hukumnya apakah betul-betul memiliki kesalahan-kesalahan, melanggar undang-undang, dan lain-lain," kata aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.
Bareskrim Polri menetapkan salah satu Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada tahap akhir seleksi oleh Pansel KPK. Hal itu dinilai sebuah penjegalan yang bernuansa politis.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Victor E Simanjuntak memastikan bahwa langkah penyidik menetapkan satu calon pimpinan KPK sebagai tersangka, bebas dari kepentingan politik.