Presiden Jokowi mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memilih nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai calon yang diajukan oleh pemerintah. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sejumlah fraksi di Komisi III DPR menolak delapan calon pimpinan KPK sebelum uji kelayakan dan kepatutan dimulai.

"Bila Komisi III DPR berpendapat ada calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, silakan tidak dipilih," ujar Betty.

Betty Alisjahbana angkat bicara soal sejumlah catatan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terkait proses seleksi capim KPK.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Destry Damayanti berharap Komisi III DPR segera memilih nama calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden Joko Widodo.