Romahurmuziy mengatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum berkekuatan hukum tetap.

Kriteria pertama, menurut Romy, adalah mengenai aspek integritas bagi seluruh bakal calon kepala daerah.

Fraksi PKB di DPR menyetujui Perppu Pilkada untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, PKB menilai, ada beberapa hal dalam perppu yang harus direvisi.

"Ya pasti (diakomodasi di RUU Pilkada). Kalau dia sepantasnya sesuai dengan norma maka masuk dalam UU," kata Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2014).

Orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Muhtar Ependy, mengaku mendapat ancaman dan diteror oleh beberapa calon kepala daerah serta sejumlah pihak setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).