Pada 2014, menurut Feri, pendapat para ahli bersifat mengikat dalam membantu DPR memilih calon hakim. Kali ini berbeda.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan bahwa pihaknya konsisten menolak politisi menjadi hakim konstitusi. Untuk itu, kata dia, tak akan ada politisi Demokrat yang mendapat izin mencalonkan diri dalam seleksi hakim konstitusi.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Taslim Chaniago, menolak usulan pencalonannya sebagai salah satu calon hakim konstitusi.

Komisi Yudisial (KY) langsung menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dua peraturan komisi tentang panel ahli untuk menguji calon hakim konstitusi telah dikirimkan ke Kementerian H