Dari tiga kabupaten di DIY yang melaksanakan Pilkada pada 2020, calon perseorangan hanya ada di Gunungkidul.

Peluang calon independen untuk berlaga di Pilgub DKI semakin berat. Sebab, sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, calon independen atau perorangan yang akan maju harus memenuhi syarat dukungan minimal 7,5 persen.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD berekses buruk kepada kemajuan demokrasi di Indonesia. Cara ini 'membunuh' calon kepala daerah yang bukan dari partai politik atau lewat jalur independen.

Malik menuturkan, mekanisme untuk calon independen tidak jelas jika pilkada dipilih oleh DPRD. Ia bahkan menuding pilkada menjadi aneh karena calon independen maju dengan mengumpulkan tiga persen kartu tanda penduduk, tapi yang memilihnya adalah DPRD.

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Abdul Hakam Naja menjamin calon independen tetap bisa maju sebagai calon kepala daerah.