Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Cacat Hukum

Sempat Dibekukan, MWA Bakal Tetap Lantik Rektor UNS Terpilih 2023-2028
Sempat Dibekukan, MWA Bakal Tetap Lantik Rektor UNS Terpilih 2023-2028
Pelantikan ini rencananya akan dilaksanakan dalam Forum Rapat Pleno MWA pada Selasa (11/4/2023)
Regional
Jika Lanjutkan Pelantikan Rektor, MWA UNS Bangkang ke Pemerintah
Jika Lanjutkan Pelantikan Rektor, MWA UNS Bangkang ke Pemerintah
Dekan Fakultas Kedokteran UNS, Prof. Reviono menyatakan, perlawanan WMA UNS saat ini tidak sesuai dengan jalur hukum resmi.
Edu
MWA UNS Cacat Hukum, Kemendikbud: Kami Bekukan Hasil Pemilihan Rektor
MWA UNS Cacat Hukum, Kemendikbud: Kami Bekukan Hasil Pemilihan Rektor
Kedua, karena adanya peraturan MWA UNS yang cacat hukum, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.
Edu
Pemilihan Panwascam Diduga Cacat Hukum, DKPP Periksa Bawaslu Bangka
Pemilihan Panwascam Diduga Cacat Hukum, DKPP Periksa Bawaslu Bangka
Ketiga teradu didalilkan melakukan seleksi anggota Panwascam di Kabupaten Bangka cacat secara hukum.
Regional
Dinilai Cacat Hukum, Pemilihan Rektor UKSW Digugat di PN Salatiga
Dinilai Cacat Hukum, Pemilihan Rektor UKSW Digugat di PN Salatiga
Gugatan terhadap pemilihan rektor tersebut dilakukan oleh alumni Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
Regional

All News

Pengacara Nilai Penetapan Tersangka Gazalba Saleh Cacat Hukum

Pengacara Nilai Penetapan Tersangka Gazalba Saleh Cacat Hukum

Nasional
Hakim Binsar Gultom Sebut Penangkapan dan Penahanan Hakim Agung Bisa Cacat Hukum, Kenapa?

Hakim Binsar Gultom Sebut Penangkapan dan Penahanan Hakim Agung Bisa Cacat Hukum, Kenapa?

Nasional
Jika Cacat Hukum, Wamenaker Tak Akan Sahkan PKB di PLN

Jika Cacat Hukum, Wamenaker Tak Akan Sahkan PKB di PLN

Kompas Advertorial
Partai Buruh Jelaskan Alasan Tolak UU PPP: Ini Cacat Hukum!

Partai Buruh Jelaskan Alasan Tolak UU PPP: Ini Cacat Hukum!

Nasional
Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Nasional
Dianggap Cacat Hukum, Pengukuran Tanah Wadas untuk PSN Harus Dihentikan

Dianggap Cacat Hukum, Pengukuran Tanah Wadas untuk PSN Harus Dihentikan

Berita
Ketua DPR Ingin RUU TPKS Dibahas secara Cermat, Jangan Sampai Dianggap Cacat Hukum

Ketua DPR Ingin RUU TPKS Dibahas secara Cermat, Jangan Sampai Dianggap Cacat Hukum

Nasional
Pemilihan Anggota BPK Dinilai Cacat Hukum, Yusril Kirim Surat Keberatan ke Puan Maharani

Pemilihan Anggota BPK Dinilai Cacat Hukum, Yusril Kirim Surat Keberatan ke Puan Maharani

Nasional
Kisruh DPRD Solok, Rekomendasi BK Disebut Cacat Hukum

Kisruh DPRD Solok, Rekomendasi BK Disebut Cacat Hukum

Regional
SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Nasional
Tolak Rekomendasi Bawaslu Batalkan Petahana, Putusan KPU Tasikmalaya Dinilai Cacat Hukum

Tolak Rekomendasi Bawaslu Batalkan Petahana, Putusan KPU Tasikmalaya Dinilai Cacat Hukum

Regional
KPA Nilai Hak Milik Apartemen untuk WNA Cacat Hukum

KPA Nilai Hak Milik Apartemen untuk WNA Cacat Hukum

Berita
Penahanan 3 Anggota Pers Mahasiswa GEMA PNJ Saat Liput Demo Dianggap Cacat Hukum

Penahanan 3 Anggota Pers Mahasiswa GEMA PNJ Saat Liput Demo Dianggap Cacat Hukum

Megapolitan
UU Cipta Kerja Disahkan Saat Draf RUU Belum Final, Pakar: Cacat Hukum

UU Cipta Kerja Disahkan Saat Draf RUU Belum Final, Pakar: Cacat Hukum

Nasional
Izin Reklamasi Ancol yang Dikeluarkan Anies Dinilai Cacat Hukum

Izin Reklamasi Ancol yang Dikeluarkan Anies Dinilai Cacat Hukum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads