Dengan adanya program pengadaan 1.000 bus berstandar BRT ini, layanan transportasi massal perkotaan sekelas transjakarta dapat dihadirkan di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Perhubungan menjelaskan alasan ditunjuknya Perum Damri sebagai operator layanan bus rapid transit (BRT) yang akan beroperasi di 33 provinsi.

Meski bertujuan mengusung perbaikan angkutan umum di Indonesia, Kementerian Perhubungan menyatakan program bus rapid transit (BRT) yang mereka rancang tidak boleh sampai mematikan angkutan-angkutan kota konvensional.

Kementerian Perhubungan mengatakan, pemerintah provinsi yang daerahnya saat ini belum memiliki sistem bus rapid transit (BRT) diminta untuk segera membangun sistem tersebut.

Kementerian Perhubungan mengajukan usulan agar Presiden Joko Widodo meresmikan produksi seribu bus kota berstandar BRT pada pekan depan di pabrik karoseri bus Laksana, di Ungaran, Jawa Tengah.