Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Benarkah Ada Pasal Perampasan Tanah untuk Kepentingan Umum di UU Cipta Kerja?
Benarkah Ada Pasal Perampasan Tanah untuk Kepentingan Umum di UU Cipta Kerja?
Kementerian ATR/BPN menepis isu perampasan tanah rakyat untuk kepentingan umum setelah disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.
Whats New
Kata Ahok, BPN
Kata Ahok, BPN "Ngotot" Lahan yang Dibeli di Cengkareng Bukan Milik Dinas Kelautan
Namun, Ahok merasa BPK yang benar dengan mengatakan lahan Cengkareng yang dibeli Dinas Perumahan adalah milik Dinas Kelautan dan Perikanan.
Megapolitan
Keraguan Pemprov DKI akan Sertifikat yang Diterbitkan BPN untuk Lahan Cengkareng Barat
Keraguan Pemprov DKI akan Sertifikat yang Diterbitkan BPN untuk Lahan Cengkareng Barat
Pihak Pemprov DKI menduga BPN Jakbar tak menjalankan prosedur yang benar saat menerbitkan sertifikat lahan tersebut.
Megapolitan
Pemprov DKI Pertanyakan BPN Jakbar Terbitkan Sertifikat Lahan di Cengkareng Barat
Pemprov DKI Pertanyakan BPN Jakbar Terbitkan Sertifikat Lahan di Cengkareng Barat
"Punya DKI, cuma belum ada sertifikat. Kenapa akhirnya BPN mengeluarkan sertifikat atas nama pihak lain? Ya harus ditanya ke BPN," ujar dia.
Megapolitan
Djarot: Saya Masih Percaya BPN, tetapi Mari Bersihkan Oknum Enggak Benar di BPN
Djarot: Saya Masih Percaya BPN, tetapi Mari Bersihkan Oknum Enggak Benar di BPN
Djarot pun mengatakan bahwa semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus mendata aset tidak bergeraknya dan mengurus sertifikatnya.
Megapolitan

All News

Banyak Lahan yang Tak Bersertifikat, Pemprov DKI Kerja Sama dengan BPN

Banyak Lahan yang Tak Bersertifikat, Pemprov DKI Kerja Sama dengan BPN

Megapolitan
BPN Jakbar Sempat Didatangi Penyidik KPK yang Bertanya soal Lahan Cengkareng Barat

BPN Jakbar Sempat Didatangi Penyidik KPK yang Bertanya soal Lahan Cengkareng Barat

Megapolitan
Alasan BPN Jakbar Keluarkan Sertifikat Lahan Cengkareng Barat dari Girik yang Hilang

Alasan BPN Jakbar Keluarkan Sertifikat Lahan Cengkareng Barat dari Girik yang Hilang

Megapolitan
Heru Budi Pertanyakan BPN Jakbar karena Terbitkan Sertifikat untuk Toeti Noeziar

Heru Budi Pertanyakan BPN Jakbar karena Terbitkan Sertifikat untuk Toeti Noeziar

Megapolitan
Ahok Ingin Bentuk Tim Pencatatan Aset yang Libatkan KPK dan BPN

Ahok Ingin Bentuk Tim Pencatatan Aset yang Libatkan KPK dan BPN

Megapolitan
Jual Beli Lahan untuk Rusun di Cengkareng Barat Tak Libatkan BPN Jakbar

Jual Beli Lahan untuk Rusun di Cengkareng Barat Tak Libatkan BPN Jakbar

Megapolitan
BPN Jakarta Barat: Tak Ada Sertifikat Ganda, Lahan Rusun Cengkareng Barat Milik DKI

BPN Jakarta Barat: Tak Ada Sertifikat Ganda, Lahan Rusun Cengkareng Barat Milik DKI

Megapolitan
Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas

Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas

Nasional

"Aneh, Kementerian ATR/BPN Absen dalam Komite Bersama Reklamasi"

Berita
Kementerian ATR/BPN Belum Serahkan DIM RUU Pertanahan ke DPR

Kementerian ATR/BPN Belum Serahkan DIM RUU Pertanahan ke DPR

Berita
Pengadilan

Pengadilan "Landreform" Masih Tumpang Tindih dengan Pengadilan Negeri

Berita
RUU Pertanahan Harus Mampu Atasi Krisis Agraria

RUU Pertanahan Harus Mampu Atasi Krisis Agraria

Berita
Ribuan Hektar Lahan Dikuasai Pengembang, Pemerintah Dinilai Tak Lindungi Rakyat Kecil

Ribuan Hektar Lahan Dikuasai Pengembang, Pemerintah Dinilai Tak Lindungi Rakyat Kecil

Berita
Kementerian ATR/BPN Kembangkan Digitalisasi Data Warkah

Kementerian ATR/BPN Kembangkan Digitalisasi Data Warkah

Berita
Menurut BPN, Begini Status Lahan di Dadap yang Bakal Terkena Penertiban

Menurut BPN, Begini Status Lahan di Dadap yang Bakal Terkena Penertiban

Megapolitan
Menteri ATR/BPN Lantik Lima Dirjen

Menteri ATR/BPN Lantik Lima Dirjen

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads