BPN Prabowo-Sandiaga: Selisih Elektabilitas dengan Jokowi-Ma'ruf Amin Tinggal 11 Persen

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Bpn

Salah satu upaya untuk memperkecil selisih elektabilitas itu, yakni dengan menyasar pemilih mengambang atau swing voters yang belum menentukan pilihan

Nasional

08/01/2019, 21:28 WIB

BPN Gorontalo Terapkan Layanan Pertanahan "One Day Service"

"One Day Service" dilaksanakan untuk beberapa jenis layanan pertanahan tertentu.

Berita

16/03/2017, 11:02 WIB

Diduga Korupsi Lahan Bandara, Kepala BPN Maros dan 4 Bawahannya Ditahan

Kelima tersangka mengabaikan peraturan pertanahan negara dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 317 miliar.

Regional

15/03/2017, 23:43 WIB

Kadis PUPR Kupang: Lahan "Resettlement" Eks Timtim Sudah Bersertifikat

Andre menjelaskan, pada tahun 1999 atau pasca-referendum Timor Timur terjadi eksodus besar-besaran ke wilayah Timor bagian barat, NTT.

Berita

14/03/2017, 16:37 WIB

BPN Kota Cirebon Targetkan 600 Bidang Tanah Masuk Prona

Sampai saat ini, BPN Kota Cirebon baru mencatat ada 260 bidang yang sudah terdaftar, sedangkan untuk pengukuran baru 327 bidang.

Berita

13/03/2017, 18:00 WIB

All News

44,5 Juta Bidang Tanah Sudah Tersertifikasi

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Bpn

All News

44,5 Juta Bidang Tanah Sudah Tersertifikasi

Sengketa Lahan, Warga Segel dan Coreti Kantor BPN Kendari

Pemerintah Tidak Ingin Pajak Progresif Memberatkan Masyarakat

Pemerintah Tidak Mau Buru-buru Terapkan Pajak Progresif Tanah "Idle"

Cegah Spekulasi Tanah Bisa dengan Mengubah PPh Final

Apersi: Luas Tanah Minimal 2 Hektar Harus Dikenai Pajak Progresif

Meski Tanah Sedang Sengketa, Pajak Progresif Dimungkinkan Tetap Berlaku

Apersi Harap Pajak Progresif Lahan Tidur Segera Diterapkan

Sofyan Djalil Pastikan Ada Pengecualian Penerapan Pajak Progresif

BPN Masih Merumuskan Mekanisme Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

BPN Belum Tindak Lanjuti Wacana Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Lippo Karawaci Sambut Positif Tanah "Nganggur" Dikenai Pajak Progresif

Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun, UU Pokok Agraria Dianggap Kuno

17 Januari, Kementerian PUPR Teken Lelang Dini Rp 33 Triliun

Tanah Dikuasai Negara Tidak Otomatis Milik Negara

Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial