Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
LKPD Kabupaten HST Kembali Raih Opini WTP dari BPK
LKPD Kabupaten HST Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Bupati HST pun berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat yang dinilai membantu Pemkab HST mencapai Opini WTP kali ini.
Regional
BPK: Manajemen Pasokan Material dan Alat Konstruksi IKN Belum Optimal
BPK: Manajemen Pasokan Material dan Alat Konstruksi IKN Belum Optimal
Salah satunya yakni kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
News
BPK Temukan Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif Kemendagri, Mendagri Angkat Bicara
BPK Temukan Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif Kemendagri, Mendagri Angkat Bicara
Mendagri angkat bicara soal temuan BPK terkait perjalanan dinas fiktif yang dilakukan Kemendagri sebesar Rp 2,4 juta.
Nasional
Soal Transaksional di Penilaian Opini WTP oleh BPK, Begini Kata Pengamat Kebijakan Publik
Soal Transaksional di Penilaian Opini WTP oleh BPK, Begini Kata Pengamat Kebijakan Publik
Ia menyatakan, opini WTP BPK sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu benar atau tidak.
Nasional
Dituding Komisi II Belum Setorkan Sisa Anggaran Rp 10,57 Miliar, Ketua KPU Bilang Begini
Dituding Komisi II Belum Setorkan Sisa Anggaran Rp 10,57 Miliar, Ketua KPU Bilang Begini
Komisi II menyebutkan, KPU belum mengembalikan anggaran perjalanan dinas. Namun, Ketua KPU mengatakan sudah melaporkannya ke BPK.
Nasional

All News

Segudang Masalah IKN Temuan BPK, Mulai dari Pendanaan, Lahan, hingga Aset

Segudang Masalah IKN Temuan BPK, Mulai dari Pendanaan, Lahan, hingga Aset

News
00:44
Rp 39 M Anggaran Perjalanan Dinas PNS Diselewengkan

Rp 39 M Anggaran Perjalanan Dinas PNS Diselewengkan

video
02:55
Temuan BPK: Penyelewengan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Rp 39 M, KPU Capai Rp 10,5 M

Temuan BPK: Penyelewengan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Rp 39 M, KPU Capai Rp 10,5 M

video
BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Senilai Rp 39,26 Miliar, Ini Rinciannya

BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Senilai Rp 39,26 Miliar, Ini Rinciannya

Tren
Laporan BPK: BUMN Indofarma Terjerat Pinjol, Ada Indikasi

Laporan BPK: BUMN Indofarma Terjerat Pinjol, Ada Indikasi "Fraud"

Tren
KPK Raih WTP Lagi, Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 114,8 Triliun

KPK Raih WTP Lagi, Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 114,8 Triliun

Nasional
Jamkrida Babel Dibekukan, Plh Gubernur: Penuhi Dulu Semua Catatan BPK

Jamkrida Babel Dibekukan, Plh Gubernur: Penuhi Dulu Semua Catatan BPK

Regional
Soal Dana Tapera 124.960 Pensiunan PNS

Soal Dana Tapera 124.960 Pensiunan PNS "Macet", Ini Respons BP Tapera

Whats New
BP Tapera Buka Suara soal Dana 124.960 Pensiunan PNS Belum Cair

BP Tapera Buka Suara soal Dana 124.960 Pensiunan PNS Belum Cair

Whats New
Belum Kembalikan Dana Peserta Rp 567 M, BP Tapera: BPK Nyatakan Selesai

Belum Kembalikan Dana Peserta Rp 567 M, BP Tapera: BPK Nyatakan Selesai

Tren
02:42
Tepis Laporan BPK, BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Dana Peserta Rp 567,5 Miliar

Tepis Laporan BPK, BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Dana Peserta Rp 567,5 Miliar

video
Wonogiri Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut, Wabup: Penyelenggaraan Pemerintahan Akuntabel

Wonogiri Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut, Wabup: Penyelenggaraan Pemerintahan Akuntabel

Regional
Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
BP Tapera Tepis Laporan BPK Soal Belum Kembalikan Dana Peserta Rp 567,5 Miliar

BP Tapera Tepis Laporan BPK Soal Belum Kembalikan Dana Peserta Rp 567,5 Miliar

Berita
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads