Menkokesra Agung Laksono menyampaikan, saat ini sudah ada 107 kabupaten/kota yang terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pekerja sektor informal, seperti nelayan, pedagang pasar, tukang ojek, tukang becak, juga buruh bangunan lepas, bisa ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi atau iuran.
Wakil Presiden Boediono mengatakan kebijakan integrasi pelayanan di pusat kesehatan pemerintah yang berubah menjadi BPJS segera diberlakukan. Badan ini akan menjadi pelaksana penyelenggara jaminan kesehatan nasional.