Pada 5 Desember 2018 pemerintah kembali menyuntikkan dana untuk BPJS Kesehatan. Namun, ini bukan merupakan pertama kalinya. Ini ulasannya.

Menurut NU, BPJS tergolong dalam konsep Syirkah Ta'awwun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar dari fatwa MUI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus mengajak masyarakat Jakarta untuk mengikuti asuransi kesehatan, terutama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menegaskan, tidak ada pernyataan haram di dalam hasil kesimpulan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa waktu

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak terganggu meski ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah Islam.